Pemuda Katolik Komda Kepulauan Riau juga menyoroti surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Karimun.
Isi surat tersebut menyampaikan, terhitung tanggal 1 Januari 2025 Pemkab Karimun tidak lagi mengalokasikan dana untuk mengcover biaya Jamkesda.
Surat bernomor 440/DK-02/XII/3187/2024 itu dengan cepat viral di media sosial, dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
BeritaTerkait
Di Kabupaten Karimun program layanan Jamkesda sudah terlaksana sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Untuk penerimanya manfaatnya lebih dari 50 ribu jiwa.
Ketua Pemuda Katolik Komda Kepri, Vandarones Purba memberikan apresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza terkait beredarnya surat tersebut.
“Ketua DPRD Karimun langsung mengklarifikasi, bahwa tetap ada anggaran untuk Jamkesda pada tahun 2025,” ujar Ketua Bidang ESDM dan BUMN Pemuda Katolik Pusat itu, Minggu (29/12/2024).
Vandarones menyebutkan, masyarakat dihebohkan dengan surat pemberitahuan Dinkes Karimun tersebut.
Setelah adanya pernyataan dari Ketua DPRD Karimun, tentu dapat membuat masyarakat menjadi tenang.
“Pemuda Katolik Komda Kepri mengpresiasi langkah cepat dari Ketua DPRD Karimun,” tutur Vandarones.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Raja Rafiza mengatakan, Jamkesda Kabupaten Karimun di tahun 2025 telah dianggarkan sebesar Rp 700 juta.
“Ada dianggarkan, anggarannya Rp 700 juta. Kadisnya salah paham. Pada prinsipnya, masyarakat bisa pakai Jamkesda selagi anggarannya itu masih ada,” ungkapnya.
Disampaikan Rafiza, Pemkab Karimun juga menganggarkan Rp 26 miliar untuk PBI Jaminan Kesehatan dari APBD.
Dengan anggaran itu, Pemkab Karimun bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta di tahun 2025.
“Mudah-mudahan dengan anggaran segitu kita bisa capai UHC BPJS. Karena kalau sudah UHC, maka berobat tinggal bawa KTP,” kata Rafiza.
Disebutkannya lagi, untuk tunda bayar (TB) Pemkab Karimun kepada BPJS Kesehatan sekitar Rp 3 miliar memiliki anggaran terpisah.
“Dana untuk TB BPJS sudah ada juga, anggaran
nya terpisah,” kata Rafiza.
