BeritaTerkait
Batam, Probononews.com: Pemuda Katolik Komcab Batam yang di wakili oleh Sekretaris Bidang Penataan Jaringan dan Distribusi Kader (Suali) serta Dewan Pakar (Dipo), menghadiri acara Rapat Koordinasi Terkait Penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Rabu, 26/10).
Rapat Koordinasi Terkait Penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Wilayah Kepulauan Riau yang berlangsung di ruang rapat Kantor Binda Kepri, Batam ini dihadiri belasan orang yang terdiri dari Pejabat Dinas terkait, Anggota Dewan, Pemerintah Daerah, Pimpinan Ponpes, dan Pengurus Ormas di Kota Batam.
Rapat dipimpin Korwil I Binda Kepri (Bambang Panji) dan suasana rapat berlangsung tertib. Dalam rapat disampaikan, pada tanggal 1 April 2022 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah menandatangani nota kesepahaman tentang Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia. Dalam MoU tersebut telah diatur One Channel System terhadap seluruh proses penempatan pemantauan dan kepulangan PMI.
Namun, dalam praktiknya dilapangan masih ditemukan celah bagi oknum untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan mengirimkan calon PMI Ilegal ke Malaysia, Vietnam, dan Kamboja melalui pelabuhan resmi maupun tidak resmi di Provinsi Kepulauan Riau khusunya Kota Batam.
Keberangkatan PMI melalui jalur laut dan pelabuhan yang menjadi tujuan Calo/Agen PMI yaitu pelabuhan Batam Centre dan Harbour Bay Kota Batam. Sedangkan tren tujuan Negara calon PMI adalah Malaysia, Vietnam dan Kamboja.
Pimpinan rapat menyampaikan beberapa kasus pengiriman PMI Ilegal di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Oktober 2022. Hal ini yang menjadi perhatian agar kasus ini tidak terjadi kembali.
Menanggapi perihal di atas beberapa pejabat terkait prihatin dan menyayangkan hal itu terjadi. Salah satunya dari Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto yang menyampaikan bahwa kasus seperti ini sudah pernah terjadi.
Permasalahannya hanya pada legalitas, maka kepada Pemerintah pusat maupun daerah yang tentunya dilaksanakan oleh dinas terkait, supaya tidak mempersulit dalam penerbitan legalitas badan usaha yang bergerak dibidang Penyalur Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
“Kemudian, kepada orang atau badan usaha yang kegiatannya sengaja melawan hukum, maka lakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.” Ucapnya.
Ditempat yang sama, Dipo, Dewan Pakar Pemuda Katolik menyampaikan mengenai bidang Pekerja Migran Perantau ada pada struktur kepengurusan Gereja Katolik yang merupakan kegiatan konkrit sebagai perwujudan gereja yang partisipatif dan pada prinsipnya gereja katolik menolak adanya perdagangan orang. Selanjutnya, Sekretaris Bidang Penataan Jaringan dan Distribusi Kader Koncab Batam (Suali), menyampaikan apabila ada oknum yang terlibat pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal ke Luar Negeri agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Silahkan ditindak sesuai Hukum yang berlaku di Negara Indonesia sekalipun itu Imam atau Umat Katolik.” Ujarnya tegas.
Lanjutnya lagi, Ia menyarankan agar seluruh Stakeholder melakukan penertiban dan pengawasan bersama terkait penanganan PMI serta mendorong pendalaman terhadap oknum yang diduga terlibat dalam penyelundupan PMI Non Prosedural di wilayah Kepri.
“Harus ada Pendalaman terhadap oknum yang terlibat atas penyeludupan Pekerja Migran, Pemuda Katolik juga mendorong pemerintah pusat khususnya Kementerian terkait untuk memberikan regulasi khusus (Pengiriman dan Penempatan PMI) pada Daerah Perbatasan, seperti Kepulauan Riau.” Tandasnya.
Wartawan: Suali, Editor: Romesko Purba
