Presiden Joko Widodo menyampakan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di berbagai peristiwa. Hal tersebut disampaikan pada konferensi pers hari Rabu (11/01) didampingi Menkopolhukam RI Mahfud MD. Tentunya, hal ini merupakan langkah maju yang patut diapresiasi mengingat peristiwa pelanggaran HAM tersebut sudah terjadi bertahun-tahun tanpa adanya kepastian tindak lanjut.
Sekretaris Jenderal Pemuda Katolik Joe Sitohang merefleksikan permohonan maaf tersebut sebagai sebuah titik mula pengusutan pelanggaran HAM masa lalu yang membekas di benak publik. “Pemuda Katolik mengapresiasi keberanian Pemerintah untuk mengakui dan menyesali pelanggaran HAM yang telah terjadi. Bagi kami, hal ini menjadi titik mula dan titik pijak untuk langkah tindak lanjut berikutnya”, jelas Joe.
Joe berharap, permintaan maaf yang disampaikan pemerintah bukan sekedar kado sementara di awal tahun. Sebab, selama ini terdapat kesan bahwa pengusutan pelanggaran HAM di masa lalu rentan mandek.
“Kejadian yang telah berlalu memang menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban, kita juga sadar bahwa waktu tak bisa kita putar. Maka, usut tuntas pelanggaran HAM dimasa lalu merupakan langkah konkret yang wajib dilakukan sebagai penghargaan atas prinsip-prinsip kemanusiaan. Harapannya, permintaan maaf ini tidak hanya sekedar kado sementara di awal tahun saja, karena dibalik itu ada harapan besar dari keluarga korban yang sampai hari ini masih trauma dan jangan sampai generasi mendatang tersandera dengan pelanggaran HAM di masa lalu”, jelas Joe.
Joe berharap pemerintah mampu bekerja dengan optimal tanpa terpengaruh intervensi dari berbagai pihak . “Pada akhirnya, permintaan maaf terbaik adalah melakukan pengusutan pelanggaran HAM dengan nothing to lose dan mengabaikan intervensi dari berbagai pihak. Pemuda Katolik mendukung setiap upaya penegakan HAM dan siap menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan implementasi HAM yang berkeadilan dan penuh kasih”, pungkas Joe.
